1. Peraturan Menteri Keuangan RI No.217/PMK/05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

5. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang bagan akun standar

6. PMK Nomor 83_PMK.02_2022_SBM_TA 2023 tentang standar biaya masukan tahun 2023

7. PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang tata cara revisi anggaran

8. Surat penunjukan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

 

 

 

1.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 1/PB/ tahun 2022

4. UU No. 7 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan

5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 Tentang Pedoman Kearsipan

6. Kep. KMA No. 15/KMA/SK/I/2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I

7. Perpres No 12 tahun 2021 Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

 

 

 

1. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Riwayat Hidup

3. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

 

 

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang RI No.16 Th.2019 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

8. PERMA RI : No 07 Tahun 2015 Tentang "Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan" Lengkap 253 Halaman + Lampiran I-VII"

 

1. Surat Edaran Kepala Bkn Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2. Surat Edaran Kepala Bkn Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Daftar Riwayat Hidup

3. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

 

 

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 208 /PMK.02/2019 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.02/2021 Tata cara revisi Anggaran

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

9. Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2013 Tentang Tentang Bagan Akun Standar

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.05/2017 Tentang Perencanaan Kas

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2019 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

14. Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.08/PB/2022 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran 

17. Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2022 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

18. Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.05/2017 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-21/PB/PB.6/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-1/PB/2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

24. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Mahkamah Agung RI No. 55/PA/SK/XII/2022 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

25. Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

26. Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

27. Pp No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

28. PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

 

 

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 208 /PMK.02/2019 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-1/PB/2022 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

9. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10. Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya MasukanTahun Anggaran 2023

12. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.05/2017 Tentang Perencanaan Kas

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2019 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga

14. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011

16. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.08/PB/2022 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008

18. Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2022 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

19. Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.05/2017 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-21/PB/PB.6/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar

24. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Mahkamah Agung RI No. 55/PA/SK/XII/2022 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

25. Uu No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

26. Uu No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

27. Pp No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

28. PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

 

 

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

2. Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

3. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya