 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah
Seluruh Indonesia
Assalamu alaikum wr. wb.
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1820/DJA/HM.00/6/2021, tanggal 10 Juni 2021, perihal "Penghargaan Atas Hasil Kinerja SIPP ”
Demikian, terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Untuk mendownload surat dan lampiran , Klik DI SINI
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
ALUR BERPERKARA SERTA LAYANAN PRIORITAS PENGADILAN AGAMA CIAMIS
: : : ZONA INTEGRITAS : : :
